Jabatan Pengelola PBJ Pertama

Nyaris 2 Tahun, tak satupun tulisan saya post di blog ini, sepanjang tahun 2013 saya diamanahkan menjadi Bendahara Pengeluaran SKPD, sehingga tak tersisa banyak waktu untuk menulis.

PEMENANG TENDER RAMADHAN TELAH DITETAPKAN

Selama Sebulan ( 29 hari dan sebagian peserta ramadhan melewati selama 30 hari) proses prakualifikasi massal ramadhan telah kita lalui. Hari ini, 1 syawal 1433H, kita telah menandatangani kontrak bersama di lapangan - sebagian dimasjid-masjid- untuk melaksanakan paket pekerjaan Amar Maruf Nahi Mungkar selama 1 Tahun kedepan.

Beberapa ketentuan dalam prakualifikasi ramadhan telah kita lewati, sebagai berikut :

• Prakualifikasi massal  Ramadhan dimulai sejak 1 Ramadhan 1433 H
• Syarat yang harus dipenuhi peserta ramadhan yakni peserta perorangan ( Hai Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa......) tidak semua manusia diundang untuk mengikuti paket ini.
• Peserta dapat memperbaikinya dokumen prakualifikasi setiap saat, aanwijzing dilaksanakan hampir setiap malam.
• Batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi terhitung sejak hilal sudah terlihat dan diumumkan oleh Menteri Agama.
• Terdapat waktu khusus (lailatul qadar)dimana penunjukan langsung dilakukan terhadap peserta yang terpilih.
• Potongan PPN (zakat) harus dibayarkan tunai yang dikalkulasi sesuai konversi makanan pokok peserta.
• Harga tidak dapat ditentukan berdasarkan harga satuan ; Harga satuan sesuai dengan kemampuan pengendalian dan kompetensi peserta.

Semoga kita masuk dalam daftar pendek Pemenang pada Ramadhan ini.
Akhir kata :
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1433 H
MINAL AIDIN WAL FAIZIN
SALAM PENGADAAN.......

PEJABAT PENGADAAN MENURUT PERPRES 70 TAHUN 2012

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan Langsung, sedangkan pengadaan langsung adalah Pengadaan Barang / Jasa langsung kepada penyedia Barang / Jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

Dengan pengertian ini maka, pejabat pengadaan tidak dapat lagi melaksanakan pemilihan dengan metode penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, Pejabat Pengadaan dalam perubahan kedua ini hanya dan boleh melaksanakan pengadaan langsung.

Menyusun dan Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 66 ayat (5) b Perpres 54 Tahun 2010, HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Meskipun batas atas penawaran dengan evaluasi kualitas dan biaya adalah pagu, namun HPS tetap diumumkan (Lampiran Bab IV A Bagian B.1/2.a.2)).

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR              DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG TA. 20…  

1. Latar Belakang

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran

Laporan Hasil Perjalanan Dinas

 

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan : Salotungo    Telp: (0484) 21507 Watansoppeng 90812

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Nama Pejabat / Pegawai           : M. SYARIF

Nip                                            : 19731226 200502 1 002

Jabatan                                      :  Staf / Pejabat Pengadaan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) Nomor :  236/D.KCTT/VI/2012  tanggal 6 Juni 2012, dengan ini kami melaporkan hasil perjalanan dinas sebagai berikut :

1.      Maksud dan Tujuan Melakukan Perjalanan Dinas : 

• Mengikuti Diklat Teknik Penentuan dan Penetapan HPS Pengadaan Barang/Jasa

2.      Ringkasan dan Hasil Perjalanan Dinas :

-   Pelatihan dan Lokakarya Teknik dan Metode Penyusunan HPS dilaksanakan di Hotel Mercure Jakarta Kota pada tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012

-    Materi Teknik dan Metode Penyusunan HPS dibawakan oleh Bpk.Ir. Sutan L. Lubis, M.Sc ( mantan Direktur Penyelesaian Sanggah LKPP dan mantan Ketua Tim Penyusun Perpres 54 Tahun 2010)

E-PROCUREMENT INOVASI MENUJU PENGADAAN BEBAS KORUPSI

Mon - 28 May Written by Harfin

Menurut survei Indonesia Procurement Watch (IPW) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2011 lalu, terungkap bahwa ternyata 89 persen penyedia barang dan jasa pemerintah me-lakukan suap untuk memenangkan tender.

Selain itu, 92 persen penyedia barang dan jasa tersebut juga mengakui pernah melakukan penyuapan dalam mengikuti tender. Survei yang dilakukan terhadap 792 penyedia barang dan jasa pengu-saha rekanan pemerintah ini dilakukan di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.